MAGELANG, SUARA MERDEKA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP menargetkan tahun 2023 ada 3,5 juta produk dalam negeri tayang dalam e-katalog. Alokasi belanja pemerintah juga ditetapkan sebanyak Rp500 triliun.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya menekankan peningkatkan transaksi dalam pengadaan barang/jasa. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pun diminta memanfaatkan masing-masing e-katalog nasional dan lokal.
E-katalog merupakan aplikasi belanja daring buatan LKPP untuk mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan daerah dengan memakai produk dalam negeri.
"Saat ini jumlah produk yang sudah tayang mencapai 2,3 juta produk. Dari 1,5 juta produk di tanggal 10 Oktober," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa dan Implementasi P3DN di Pendopo drh. Soepardi, kompleks Setda Kabupaten Magelang, Jumat (23/12/2022).
Baca Juga: Luhut Sebut E-Katalog Sarang Korupsi, Ini Tanggapan Hendi
Dari 2,3 juta produk yang tayang itu, Hendi, sapaannya, bilang sepanjang tahun ini nilai transaksinya baru Rp77 triliun. Angka ini jauh dari alokasi belanja tahun 2022 sebesar Rp400 triliun.
Adapun keterpakaian produk dalam negeri sejumlah 78 persen. LKPP menargetkan 2023 keterpakaian produk dalam negeri mencapai 90 persen.
"Usaha mikro, kecil dan koperasi juga mulai dilibatkan. Dan, transaksi dari mereka diharapkan bisa mencapai 60 persen di tahun depan," ucap mantan Wali Kota Semarang 2016-2021 itu.
Lebih lanjut, perputaran uang dalam e-katalog tahun 2022 ditaksir Rp1,6 triliun. Terdiri atas Rp1,2 triliun dari K/L dan pemerintah daerah serta Rp400 triliun dari BUMN.
Baca Juga: Pemerintah Mulai Bayar Ganti Rugi Tol Yogya-Bawen di Magelang
Di Kabupaten Magelang sendiri sudah tayang sekitar 6.000 produk e-katalog lokal. Nilai perputarannya Rp142,67 miliar, sedangkan pembelanjaannya Rp21,5 miliar.
Guna mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), LKPP, selama kurun waktu 2022, telah membekukan lebih dari 30.000 produk impor di e-katalog.
