MAGELANG, SUARA MERDEKA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengunjungi Kantor Wali Kota Magelang, Minggu (29/1/2023). Kedatangannya untuk meninjau lokasi yang sudah disepakati untuk dikembalikan kepada Akademi TNI.
Kedatangan Yudo di Kantor Wali Kota Magelang ialah yang pertama kali sejak dirinya dilantik sebagai Panglima TNI.
Yudo menyatakan optimistis aset milik Akademi TNI itu bisa dipakai dalam waktu lima tahun. Ke depan, lahannya akan difungsikan menjadi markas yang dikelola oleh Komandan Jenderal Akademi TNI.
"Kita kembalikan fungsi sebagai tempatnya Akademi TNI. Kan awalnya dibangun untuk Danjen Akademi TNI, " ucap Yudo.
Baca Juga: Konstruksi Fisik di IKN Segera Dibangun, TNI Belum Tetapkan Tambahan Personel untuk Pengamanan
Perlu diketahui, Pemkot Magelang harus mengembalikan lahan berikut enam kantor organisasi perangkat daerah (OPD) kepada Akademi TNI.
Enam kantor OPD itu antara lain Dinas Kesehatan, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang diteken perwakilan Akademi TNI, Kementerian Keuangan, dan Pemkot Magelang pada September 2022.
Selain pengembalian eks Markas Komando Akademi ABRI itu, disepakati pula bahwa Akademi TNI menghibahkan gedung pertemuan Wiworo Wiji Pinilih kepada Pemkot Magelang.
Pemkot Magelang juga menerima hibah tanah dan bangunan dari Kemenkeu berupa kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (BPPK) di kawasan Alun-alun Kota Magelang. Aset dengan luas sekira 1,4 hektare ini menjadi lokasi kantor Pemkot Magelang yang baru.
Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono menuturkan, desain bangunan kantor Pemkot Magelang yang baru akan dibuat secara vertikal. Enam OPD—yang bangunannya dihibahkan kepada Akademi TNI—juga jadi satu kompleks dengan kantor Pemkot Magelang.
Baca Juga: Pemkot Magelang Kembalikan Lahan TNI, Danjen: Untuk Mentarsar
"Kemungkinan akan dibuat bangunan bertingkat. Menurut Perda, masih bisa sampai 15 lantai," kata dia, Rabu (14/9/2022).
Disampaikan Joko, kesepakatan antara TNI, Kemenkeu, dan Pemkot Magelang ditargetkan rampung dalam waktu 5,5 tahun. Di mana 2,5 tahun dipakai Kemenkeu untuk membangun BPPK di Yogyakarta.
Kemudian, Pemkot Magelang meminta waktu 3 tahun untuk persiapan, pembangunan, hingga proses pemindahan.
