MAGELANG – Melalui Talkshow APBN dan Press Conference Kinerja APBN 2022, Kementerian Keuangan Jawa Tengah (Kemenkeu Jateng) menyatakan siap menghadapi tantangan global di tahun 2023.
Acara tersebut dipandu oleh Kepala BDK Magelang, Z Imtihan sebagai moderator, dan diselenggarakan di Pendopo Balai Diklat Kepemimpinan Magelang, jalan alun-alun utara no.2 Kota Magelang, Jumat (27/1).
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Jateng, Muhdi memaparkan, kinerja positif APBN 2022 dalam beberapa indikator termasuk kemiskinan dan pengangguran, menjadi modal untuk menghadapi pelaksanaan anggaran 2023.
“Kita optimis bahwa 2023 perekonomian Indonesia khususnya Jawa Tengah dapat kita lalui secara baik, namun demikian di tengah optimisme tersebut kita harus bersiap dengan kewaspadaan serta dapat menghadapi situasi dan kondisi perekonomian global.
Terkait dengan inflasi perlu ada suatu effort lebih, khususnya di daerah adalah ketersediaan pangan,” ucapnya.
Perbaikan perekonomian Jawa Tengah mengalami perbaikan sepanjang tahun 2022 dan diperkirakan akan terus berlanjut, meskipun dihadapkan pada risiko peningkatan inflasi.
Kondisi makro ekonomi regional Jawa Tengah pada triwulan III tahun anggaran 2022 tumbuh 5,28%(yoy), sedikit melambat dibanding periode tahun sebelumnya sebesar 5,66%, dengan inflasi pada bulan Desember 2022 sebesar 0,47% (mto-m) dan mencapai 5,63% (yoy).
Tingkat kemiskinan pada bulan September 2022 sebesar 10,98%, turun 0,27% (yoy), sedangkan tingkat pengangguran Agustus 2022 sebesar 5,57%, turun 0,38% dibandingkan Agustus 2021 (yoy).
Gini Rasio, pada September 2022 sebesar 0,366 naik 0,002 poin dibandingkan September 2022 (yoy).
“Strategi kebijakan fiskal terkait pengelolaan APBN dan APBD di Jawa Tengah telah memberikan kontribusi berupa peningkatan kinerja pengelolaan anggaran yang lebih baik, dengan realisasi pendapatan yang berasal dari APBN dan APBD sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebesar Rp207,96 triliun atau 103,95% melebihi dari target,” ujarnya.
Diketahui, Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi di Indonesia tahun 2022, dengan pertumbuhan kredit 24,73%.
Sedangkan penyaluran UMi tumbuh 29,97%mengacu pada data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kemenkeu.
“Terkait upaya pemulihan ekonomi nasional, realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022 hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp29,64 triliun,” jelasnya.
Muhdi berharap, kinerja positif 2022 dapat menjadi dukungan dalam memberikan kinerja terbaik di tahun 2023, serta pentingnya kolaborasi yang baik untuk negara dan bangsa Indonesia.
“Kalau kita bersatu sama-sama mengerjakan sesuatu, maka impactnya luar biasa. Pembangunan itu ya untuk masyarakat, bagaimana kita mengkolaborasikan Kemenkeu satu ini menjadi lebih terlihat lagi di masyarakat,” harapnya. (dek)***
