Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang Sepakati 2 Hal

- Rabu, 7 Desember 2022 | 20:00 WIB
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Magelang sedang meneken dokumen. (Dokumentasi DPRD Kabupaten Magelang)
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Magelang sedang meneken dokumen. (Dokumentasi DPRD Kabupaten Magelang)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang menyepakati target pendapatan daerah dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.492.553.669.955.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang Edy Gunawan Yakti menyebutkan, ada selisih lebih sebesar Rp8.340.971.167 dengan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

Rencana Belanja Daerah sendiri disepakati senilai Rp2.734.183.285.624. Dari nominal ini, ada selisih kurang sebesar Rp1.534.028.833 dengan nota kesepakatan KUA-PPAS.

Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp15.000.000.000. Dengan proyeksi pendapatan dan rencana belanja tersebut terdapat defisit sebesar Rp241.629.615.669.

Untuk Pembiayaan Netto sebesar Rp241.629.615.669 dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA) sama dengan nol.

"Anggaran dan belanja daerah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan menyejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat," jelas Edy dalam rapat paripurna, akhir November lalu.

Dia berharap Pemkab Magelang memprioritaskan penurunan angka kemiskinan dan tengkes (stunting). Khusus terakhir, organisasi perangkat daerah terkait diminta bisa melaksanakan program percepatan penanggulangan tengkes, misal memastikan pemenuhan gizi, kapasitas SDM, anggaran, dukungan logistik serta kemitraan, juga pembinaan dan pendampingan.

Pembangunan Industri

Dalam rapat paripurna disepakati pula raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023–2042 menjadi perda.

"Ada penekanan pada pemetaan permasalahan di daerah serta isu-isu yang terjadi. Permasalahan di industri belum bisa kita ketahui (soal) peta industri yang ada di Kabupaten Magelang. Oleh sebab itu diperlukan program leveling atau penglaksifikasian IKM [industri kecil menengah] dengan strata yang jelas," kata juru bicara Pansus II, Tri Wahyuningsih.

Halaman:

Editor: M. Nur Chakim

Tags

Terkini

Barongsai Sebagai Simbol Pembawa Berkah

Rabu, 25 Januari 2023 | 15:09 WIB

Sedapnya Kue Keranjang Imlek Balutan Daun Pisang

Rabu, 25 Januari 2023 | 15:04 WIB
X