Prosentase Penurunan Kemiskinan di Wonosobo di Atas Rata-rata Angka Provinsi

- Rabu, 7 Desember 2022 | 14:39 WIB

WONOSOBO, suaramerdeka-kedu.com - Prosentase penurunan angka kemiskinan di Wonosobo termasuk tertinggi se-Jawa Tengah.  Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Wonosobo 2021 masing-masing pada angka 2,75 dan 0,65 naik menjadi 3,18 persen dan 0,86. Gerakan Gerimis Mesra dinilai berpengaruh dalam penurunan angka kemiskinan.

Kepala Bappeda,  Jaelan menjelaskan  berdasarkan hasil Susenas Konsumsi Pengluaran (Susenas KP), prosentase penurunan angka kemiskinan di Wonosobo termasuk tertinggi se Jateng, atau di atas rata-rata penurunan provinsi, yaitu 1,50 persen. Rinciannya yakni pada 2021 jumlah penduduk miskin Wonosobo yaitu 139.700 jiwa atau 17,67 persen menjadi 128.110 atau 16,17 persen pada tahun ini.

"Namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Wonosobo megalami kenaikan. Berdasarkan hasil Susenas KP pada Maret 2022 dan hasil penyandungan data P3KE, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Wonosobo masing-masing pada angka 2,75 persen dan 0,65 persen, naik menjadi 3,18 persen dan 0,86 persen," papar Jaelan pada saat Rilis Data Kemiskinan Hasil Susenas 2022 dan Hasil Penyandingan Data P3KE, Senin (5/12).

Baca Juga: Kejaksaan Negeri Wonosobo Berikan Kebijakan RJ pada Pelaku Penganiayaan


Hal ini dapat diasumsikan adanya penduduk miskin yang berhasil keluar dari kemiskinan, namun terdapat juga penduduk miskin yang semakin parah tingkat kerentannnya. Hal ini terlihat dari tingkat kedalaman semakin menjauh dari nol. "Tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin mengalami peningkatan. Ini berpengaruh terhadap kenaikan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Wonosobo yang pada 2022 menjadi 4,89 persen dari 3,36  persen pada tahun 2021,” tutur Jaelan.

Untuk itu, jelas Jaelan, upaya penanggulangan kemiskinan lebih difokuskan pada percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang langsung menyasar pada individu dan keluarga melalui intervensi jangka pendek yakni pemberian bansos, jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu juga sustainability livehood atau penghidupan berkelanjutan, untuk mencegah ledakan kerentanan rumah tangga miskin.

“Upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem akan difokuskan pada individu dan keluarga melalui intervensi jangka pendek, menengah dan panjang. Antara lain melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup agar bisa mandiri, sehat, dan berpendidikan tinggi,” imbuh Jaelan.

Baca Juga: Regrouping 36 SD di Purworejo Selesai, Masih Sisakan Segelintir Persoalan

Bappeda, sambung Jaelan, telah mengolah hasil penyandingan dalam data agregat untuk memudahkan perencanaan intervensi. Oleh karena itu, guna ketepatan sasaran, bagi perangkat daerah yang akan melakukan intervensi dapat menggunakan data P3KE. "Data tersebut yang telah diolah sekretariat TKPKD sebagai data awal dan melakukan verval langsung di lapangan guna menyesuaikan dengan kondisi faktual," kata dia.

Jaelan juga menilai bahwa Gerakan Gerimis Mesra yang dilakukan pada 2022 turut berpengaruh terhadap hasil Susenas. Sementara itu sasaran intervensi percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, lanjut Jaelan, hanya diambil dari data individu dengan NIK yang sudah dipadankan dengan Disdukcapil.

"Dengan sasaran keluarga desil 1 sebanyak 40.489 KK dan individu sejumlah 153.429 jiwa sesuai dengan kerentanan masing-masing.  Gerakan ini  perlu meluaskan jangkauan sasaran dan varian programnya dengan melibatkan sektor swasta dan lembaga penyalur zakat serta multiple intervensi. Sehingga keluarga miskin ekstrem dapat segera keluar dari kemiskinan,” tutup Jaelan. (ang)

Editor: M. Nur Chakim

Terkini

Ganjar Tinjau Proyek Masjid Agung di Magelang

Selasa, 31 Januari 2023 | 20:56 WIB

Kapolres Magelang Kota Pimpin Upacara HUT Satpam Ke 42

Selasa, 31 Januari 2023 | 15:37 WIB

Wartawan Suara Merdeka Juara Menulis Lingkungan

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB

Read Aloud Magelang Resmi Dilaunching

Minggu, 29 Januari 2023 | 21:55 WIB

Panglima TNI Tinjau Kantor Pemkot Magelang

Minggu, 29 Januari 2023 | 17:05 WIB
X