Wilayah Kecamatan Wonosobo Baru Miliki 17 Ribu KK dengan Jamban Sehat

- Rabu, 23 November 2022 | 08:25 WIB
 (Pelangi Karismakristi)
(Pelangi Karismakristi)
WONOSOBO, suaramerdeka-kedu.com - Dari 23 ribu KK di Kecamatan Wonosobo baru sekitar 17 ribu yang memiliki jamban sehat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan 100 persen Open Defection Free (ODF) pada 2024 mendatang. Masyarakat harus menerapkan pola hidup bersih sehat (PHBS).

Camat Wonosobo Joko Widodo menjelaskan, dari 90 ribu jiwa penduduk atau 23 ribu KK di Kecamatan Wonosobo, baru ada sekitar 17 ribu yang memiliki jamban sehat. Maka dari itu, tahun ini Kecamatan Wonosobo belum mampu melaksanakan deklarasi ODF.

Dikatakan Joko, ada beberapa penyebab masyarakat belum memiliki jamban sehat. Seperti masalah ekonomi atau keluarga tidak mampu, kontur tanah, kesafaran masyarakat akan hidup sehat dan ketergantungan masyarakat pada anggaran pemerintah.
 
 
"Saya harap, 2023 Kecamatan Wonosobo dapat ODF secara keseluruhan. Sebagaimana kepemilikan jamban sehat di Kelurahan Kramatan dan Desa Wonolelo sudah mencapai 85 persen, dengan akses jamban sehat 100 persen," terang Joko dalam Sosialisasi Percepatan ODF, Penggalangan Komitmen Tingkat Kecamatan Wonosobo, dan Deklarasi ODF Kelurahan Kramatan dan Desa Wonolelo Senin, (21/11) di Kelurahan Kramatan Kecamatan Wonosobo.

Pada saat yang sama Bupati Afif Nurhidayat menekankan bahwa pemkab menargetkan 100 persen ODF pada 2024. Maka dari itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dan bergotong-royong mensukseskan program ODF. Untuk itu, kampanye perilaku hidup sehat dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) perlu terus digelorakan, baik melalui media massa, baik media sosial  maupun media lainnya.
 
Baca Juga: Tingkatkan Ekonomi Dengan Pelatihan Keterampilan

Menurutnya, keseriusan Pemkab dalam mengatasi permasalahan ODF dilatarbelakangi banyaknya penyakit akibat perilaku hidup tidak sehat dan bersih, seperti  Buang Air Besar Sembarangan (BABS). "Untuk itu, Salah satu upaya yang perlu ditempuh adalah meminta  Kepala Desa  untuk mengecek secara valid masalah data lapangan. Hal ini akan dijadikan sebagai bahan intervensi kebijakan Pemkab Wonosobo ke depannya," tutup Afif. (ang)
 
 

Editor: M. Nur Chakim

Terkini

KPU Temanggung Tetapkan 6 Dapil Pemilu 2024 Mendatang

Senin, 28 November 2022 | 18:40 WIB

3 Anggota Keluarga Tewas di Magelang, Dugaan Diracun

Senin, 28 November 2022 | 15:39 WIB

Kota Magelang Raih 6 STBM Award dari Kemenkes

Sabtu, 26 November 2022 | 10:15 WIB

Pelajar Gelar Doa Bersama, Untuk Korban Cianjur

Sabtu, 26 November 2022 | 10:14 WIB

1.300 Petani Tolak Kenaikan Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 10:02 WIB
X