DPRD Minta Eksekutif Berikan Solusi Masalah RTLH, Perubahan Perbup Jadi Awal Masalah

- Selasa, 22 November 2022 | 10:05 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi (tengah) memberikan pernyataan soal masalah RTLH tahun 2022, di gedung B DPRD Purworejo (SM/Hafidz Kurnia)
Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi (tengah) memberikan pernyataan soal masalah RTLH tahun 2022, di gedung B DPRD Purworejo (SM/Hafidz Kurnia)

PURWOREJO, suaramerdeka-kedu.com - Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi meminta kepada jajaran eksekutif untuk memberikan solusi terkait masalah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2022 yang tidak bisa dicairkan.

Hal itu perlu dilakukan lantaran dari 398 penerima bantuan RTLH, hampir semua rumahnya sudah dibongkar dan dilakukan pembangunan.

Dion mengatakan, yang kemudian menjadi permasalan dalam RTLH ini bukan dari segi penganggaran, melainkan eksekusi dari eksekutif.

Pihaknya juga menilai pernyataan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di media beberapa waktu lalu keliru.

"Jadi kalau saya baca statementnya pak Kadin Perkimtan kemarin, terkait dengan (keputusan pencairan) menjadi kesepakatan Banggar ini statement yang keliru, dan menyesatkan. Fungsi budgeting di Banggar bersama TAPD terkait dengan program RTLH 2022 ini kan sudah clear, sudah kelar sejak Perda APBD 2022 disahkan, pada saat bulan November 2021," kata Dion, Minggu (20/11).

Menurutnya, semua hal yang berhubungan dengan penganggaran soal RTLH ini sudah beres dan tidak ada masalah.

Namun, ditengah perjalanan pelaksanaan progran RTLH, muncul Peraturan Bupati (Perbup) yang membuat mekanisme program ini berubah.

Adanya perubahan itu yang akhirnya menimbulkan kendala dan akhirnya anggaran RTLH tidak bisa dicairkan. Anggaran untuk RTLH ini mencapai sekitar Rp 5,97 miliar.

"Terkait anggaran Perkimtan ini semuanya sudah clear, sudah masuk semua di kami dengan anggaran Rp 5 miliar sekian, untuk 398 rumah. Kemudian di tengah perjalanan perjalanan, ini ada perubahan peraturan bupati (Perbup) terkait dengan mekanisme proposal, yang keluar pada tanggal 4 Juli 2022. Proposal yang tadinya kelompok, ini diubah menjadi perorangan," jelasnya.

Halaman:

Editor: M. Nur Chakim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPU Temanggung Tetapkan 6 Dapil Pemilu 2024 Mendatang

Senin, 28 November 2022 | 18:40 WIB

3 Anggota Keluarga Tewas di Magelang, Dugaan Diracun

Senin, 28 November 2022 | 15:39 WIB

Kota Magelang Raih 6 STBM Award dari Kemenkes

Sabtu, 26 November 2022 | 10:15 WIB

Pelajar Gelar Doa Bersama, Untuk Korban Cianjur

Sabtu, 26 November 2022 | 10:14 WIB

1.300 Petani Tolak Kenaikan Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 10:02 WIB
X