Komisi IV Menilai BPOM Harusnya Ikut Bertanggung Jawab Soal Masalah Obat Sirop

- Kamis, 17 November 2022 | 09:11 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo Muhamad Abdullah saat memberikan pendapat soal masalah obat sirop, di gedung B DPRD Purworejo (SM/Hafidz Kurnia)
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo Muhamad Abdullah saat memberikan pendapat soal masalah obat sirop, di gedung B DPRD Purworejo (SM/Hafidz Kurnia)

PURWOREJO, suaramerdeka-kedu.com - Belakangan telah merebak fenomena gagal ginjal pada anak yang diduga diakibatkan oleh obat sirop yang mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas.

Komisi IV DPRD Purworejo juga turut menanggapi permasalahan tersebut. Selain perusahaan obat, Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo menilai pihak yang mestinya turut bertanggung jawab atas kejadian ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Bukan tanpa alasan, menurut Komisi IV, BPOM lah yang seharusnya bertanggung jawab untuk menyaring, dan memantau obat-obatan yang beredar di masyarakat.

"Terkait kemudian banyaknya obat-obatan terutama sirop yang membahayakan kesehatan masyarakat, ini kami nilai salah satu keteledoran dari BPOM," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo Muhamad Abdullah, saat ditemui di gedung B DPRD Purworejo, Rabu (16/11).

Baca Juga: Pemkab Purworejo Bangun Jalan 34 KM dan 4 Jembatan pada 2022

Abdullah melihat, keteledoran BPOM dalam peredaran obat sirop ini adalah dari segi pengawasan. BPOM dinilai telah kecolongan dan tidak teliti terhadap peredaran obat-obatan di pasaran Indonesia.

Seharusnya, kata Abdullah, BPOM secara intensif dan berkala melakukan pengujian atau sampling terhadap obat-obatan yang beredar, sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi.

"Dalam pengawasannya berarti masih kecolongan, tidak teliti, dan kemudian mungkin dari BPOM tidak pernah melakukan sidak ke beberapa apotek, tidak pernah memeriksa, mencari sampel-sampel di beberapa apotek, terhadap obat-obatan sirop yang membahayakan masyarakat," jelasnya.

Dimungkinkan, tambah Abdullah, pada saat perusahaan obat mengajukan sampel di BPOM, obat tersebut kandungannya memang sesuai dengan ketentuan, tetapi pada tataran pelaksanaan penjualan di lapangan bisa saja berbeda dengan sampel awal.

Halaman:

Editor: M. Nur Chakim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kemenkeu Jateng, Paparkan Kinerja Positif APBN 2022

Jumat, 27 Januari 2023 | 19:03 WIB

Polda Jateng Mulai Uji Coba Drone Tilang Elektronik

Jumat, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB

Realisasi PAD Kota Magelang Naik Signifikan

Jumat, 27 Januari 2023 | 17:00 WIB

Barongsai Sebagai Simbol Pembawa Berkah

Rabu, 25 Januari 2023 | 15:09 WIB

Sedapnya Kue Keranjang Imlek Balutan Daun Pisang

Rabu, 25 Januari 2023 | 15:04 WIB
X