DPRD dan Bupati Segera Membentuk Tim Investigasi, Untuk Mencabut Perbup No.117 Tahun 2021

- Selasa, 4 Oktober 2022 | 18:20 WIB
Ketua DPRD Temanggung Yunianto menemui pedagang pasar yang berdemo (Dok)
Ketua DPRD Temanggung Yunianto menemui pedagang pasar yang berdemo (Dok)

TEMANGGUNG, Suaramerdeka-kedu.com - Ketua DPRD Temanggung Yunianto bersama Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq akan membentuk tim investigasi guna pencabutan Perbup No.117 Tahun 2022 Pelaksanaan Sewa Los, Kios Dan Pertokoan Pasar Daerah Di Kabupaten Temanggung.

Pihaknya sebagai wakil rakyat telah melayangkan kepada Bupati Temanggung untuk segera mencabut Perbup No.117 Tahun 2021 dan untuk segera membentuk tim investigasi guna mengetahui pedagang yang mengantongi hak milik atau hak guna bangunan.

"Namun jangan sampai salah, tetap harus patuh dengan regulasi di atasnya, jadi tim investigasi wajib melakukan kajian hukum," Kata Yunianto, Kemarin, (03/10).

Ia mengatakan tim investigasi akan berisi Bupati Temanggung, DPRD, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Temanggung, Asisten Perekonomian dan perwakilan pedagang pasar.

Menurutnya Perbup tersebut merupakan rangkaian kebijakan Perbup dari Bupati sebelumnya. Namun ketika Perda ini tidak dinamis maka harus wajib dicabut.

"Didalamnya ada Peraturan Permendagri, ada Perda dan Perbup jadi ini terkait semuanya, ini hanya melanjutkan," terangnya. Namun demikian Yunianto mengatakan pencabutan Perbup tidak akan mengurangi PAD di Temanggung.

"Semua bertujuan untuk Pendapatan Asli Daerah hanya PAD ini harus kita kaji kembali tiada arti ketika kita mendapatkan PAD untuk menguatkan postur APBD kita namun rakyat kita menangis," tuturnya.

Ia menambahkan masih banyak sektor yang akan ditingkatkan tingkatkan lagi hanya saja Perbup ini tidak akan melanggar PAD di temanggung.

Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq juga mengatakan hal yang sama bahwasanya Perbup No.117 Tahun 2021 terkait dengan Perda No.13 Tahun 2019.

"Maka kalau Perdanya dicabut Perbupnya dicabut, ini tidak ada penjelasan dari awal, kita juga paham pedagang keberatan karena dulu sempat ditarik ini adalah permasalahan ibarat kata bom waktu karena ada kesimpangsiuran tentang status retribusi penempatan awal pada waktu itu, apa mereka itu memiliki atau menyewa dan memiliki atau menyewa itu berlaku sampai kapan 3 tahun 5 tahun atau selamanya." Tegasnya.

Retribusi penempatan awal atau istilah lain yang terjadi karena dulu mereka pernah membayar tidak mau dong kalau mereka suruh membayar lagi

Ia mengatakan sementara disisi lain ada aturan pemerintah terkait pemanfaatan barang milik negara itu harus dengan sistem sewa menyewa dan Perbup dan Perda untuk melaksanakan itu.

Editor: M. Nur Chakim

Tags

Terkini

KPU Temanggung Tetapkan 6 Dapil Pemilu 2024 Mendatang

Senin, 28 November 2022 | 18:40 WIB

3 Anggota Keluarga Tewas di Magelang, Dugaan Diracun

Senin, 28 November 2022 | 15:39 WIB

Kota Magelang Raih 6 STBM Award dari Kemenkes

Sabtu, 26 November 2022 | 10:15 WIB

Pelajar Gelar Doa Bersama, Untuk Korban Cianjur

Sabtu, 26 November 2022 | 10:14 WIB

1.300 Petani Tolak Kenaikan Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 10:02 WIB
X