Meski Dicabut Perbup No.117 Tahun 2021, Pedagang Pasar Masih Belum Puas

- Selasa, 4 Oktober 2022 | 11:05 WIB
Pedagang pasar berdemo di halaman Gedung DPRD Temanggung (SM/Riki Diswantoro)
Pedagang pasar berdemo di halaman Gedung DPRD Temanggung (SM/Riki Diswantoro)

TEMANGGUNG, Suaramerdeka-kedu.com - Pedagang pasar di Temanggung meminta kepada pemerintah untuk mencabut Perbup No.177 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah Di Kabupaten Temanggung.

Dengan ini pedagang pasar tidak terima bahwa dulu pedagang mempunyai hak surat ijin menempati dengan adanya Perbup ini pedagang hanya mempunyai hak sewa.

"Salah satu contoh di kios Pasar Ngadirejo, kami dulu untuk melakukan perpanjangan hak surat ijin menempati hanya kena biaya sekitar Rp.90 ribu hingga Rp.120 ribu per lima tahun. Dengan Perbup ini setelah kami hitung, kami harus mengeluarkan anggaran dengan dipotong 50% kami masih harus membayar 8 juta per 3 tahun." Jelas Hariyadi Pedagang Pasar Ngadirejo, Senin, (03/10).

Dikatakannya pada saat pembangunan Pasar Ngadirejo pada tahun 2004 dengan pedagang membayar nominal Rp.18.4 miliar sedangkan pemerintah sebesar Rp.10.3 miliar jadi beban pedagang 8.1 miliar.

"Dalam hal ini bantuan diberikan kepada kami, kami yang membangun sehingga hak untuk menempati adalah hak mutlak kami, pada masa pembangunan pasar pedagang dibebankan untuk mempunyai hak menempati kios maupun los itu sudah membayar kami dibebani biaya sebesar 8.1 Miliar." tuturnya.

Selain karena itu pihaknya juga masih terdampak pandemi sehingga terjadinya penurunan penjualan di pasar-pasar yang masih terasa hingga saat ini. "Pemerintah sangat mudah memberikan izin pembangunan pasar modern yang membuat penjualan di pasar tradisional menurun, sebagai contoh di pasar Ngadirejo jarak dengan pasar modern hanya 2 KM," terangnya.

Kendati demikian Perbup No.117 akan dicabut dari hasil demonstrasi di depan Gedung DPRD Temanggung hari itu. Namun sejauh ini pihaknya belum puas sebelum Perbut tersebut benar-benar dicabut.

"Agak lega tetapi masih membutuhkan bukti apakah benar Perbup tersebut akan dicabut untuk itu kami akan memberi waktu kepada anggota Dewan dan Pemerintah Daerah Temanggung dalam waktu 14 hari ini akan dilakukan pencabutan atau tidak." Tegasnya.

Pihaknya menambahkan jika Perbup tersebut tidak segera dicabut akan bergerak kembali menyuarakan aspirasi. "Kami tidak akan melakukan tawar menawar dengan Perbup tersebut meskipun masih dalam diskon, kami hanya meminta dicabut." Pungkasnya.

Halaman:

Editor: M. Nur Chakim

Tags

Terkini

KPU Temanggung Tetapkan 6 Dapil Pemilu 2024 Mendatang

Senin, 28 November 2022 | 18:40 WIB

3 Anggota Keluarga Tewas di Magelang, Dugaan Diracun

Senin, 28 November 2022 | 15:39 WIB

Kota Magelang Raih 6 STBM Award dari Kemenkes

Sabtu, 26 November 2022 | 10:15 WIB

Pelajar Gelar Doa Bersama, Untuk Korban Cianjur

Sabtu, 26 November 2022 | 10:14 WIB

1.300 Petani Tolak Kenaikan Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 10:02 WIB
X