Ketua DPRD Minta Regrouping Ditunda, Kelas Jauh Bisa Jadi Alternatif

- Jumat, 19 Agustus 2022 | 11:46 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi saat memberikan keterangan soal permintaan penundaan regrouping, di ruang Arahiwang komplek Setda Purworejo (SM/Hafidz Kurnia)
Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi saat memberikan keterangan soal permintaan penundaan regrouping, di ruang Arahiwang komplek Setda Purworejo (SM/Hafidz Kurnia)

PURWOREJO, suaramerdeka-kedu.com - Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi meminta agar pelaksanaa kebijakan regrouping Sekolah Dasar (SD) ditunda hingga tahun depan.

Pasalnya persiapan terhadap kebijakan ini dinilai kurang matang dan menimbulkan banyak permasalahan dalam prosesnya.

Dion tidak ingin jika kebijakan ini nantinya malah menimbulkan efek negatif bagi sektor pendidikan seperti naiknya angka putus sekolah.

Dion juga menyarankan agar dalam penerapan regouping ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purworejo memberlakukan sistem kelas jauh sebagai alternatif untuk SD yang lokasinya berada di wilayah pegunungan atau memiliki akses yang sulit.

"Dengan adanya regrouping sekolah dasar ini harus disikapi dengan bijak, jangan sampai kebijakan regrouping sekolah yang diambil secara grusah-grusuh ini justru akan meningkatkan angka putus sekolah. Sehingga pada momen kemerdekaan meminta kepada eksekutif, kepada Bupati, terkhusus Dinas Pendidikan, dari fraksi PDIP maupun saya pribadi, untuk menunda kebijakan regrouping tahun 2022 ini,," tegas Dion Kamis (18/8).

Dalam proses regrouping ini, lanjutnya, Dion masih menemukan banyak permasalahan seperti yang baru-baru ini terjadi pada regrouping antara SD Sukogelap dan SD Gunungteges, Kecamatan Kemiri.

Para wali murid SD Gunungteges keberatan jika sekolah tersebut diregrouping ke SD Sukogelap dengan alasan jarak yang sulit dijangkau.

"Dalam proses musyawarah awal saya kira ada permasalahan, jadi di proses-proses awal itu mereka (Dinas Pendidikan) hanya melakukan sosialisasi, kalau yang saya lihat yang terdampak ini hanya mendapatkan sosialisasi pemberitahuan saja, kami khawatir kebijakan ini akan justru akan muncul angka putus sekolah baru di Purworejo," katanya.

Lebih lanjut, dikatakan, meski SK Bupati mengenai regrouping beberapa SD sudah terbit, namun untuk pelaksanaan regrouping belum sepenuhnya dilakukan.

Halaman:

Editor: M. Nur Chakim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kemenkeu Jateng, Paparkan Kinerja Positif APBN 2022

Jumat, 27 Januari 2023 | 19:03 WIB

Polda Jateng Mulai Uji Coba Drone Tilang Elektronik

Jumat, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB

Realisasi PAD Kota Magelang Naik Signifikan

Jumat, 27 Januari 2023 | 17:00 WIB

Barongsai Sebagai Simbol Pembawa Berkah

Rabu, 25 Januari 2023 | 15:09 WIB

Sedapnya Kue Keranjang Imlek Balutan Daun Pisang

Rabu, 25 Januari 2023 | 15:04 WIB
X