Dugaan Malaadministrasi Sertifikasi Tanah, Pemdes Borobudur Laporkan BPN ke Ombudsman

- Selasa, 10 Mei 2022 | 18:27 WIB
Sekretaris Desa Borobudur Ichsanusi (kanan) menunjukkan peta tanah kas desa yang berada di zona I area Taman Wisata Candi Borobudur di kantornya, Selasa (10/5). (Istimewa)
Sekretaris Desa Borobudur Ichsanusi (kanan) menunjukkan peta tanah kas desa yang berada di zona I area Taman Wisata Candi Borobudur di kantornya, Selasa (10/5). (Istimewa)

MAGELANG, SUARA MERDEKA - Pemerintah Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, menuntut proses sertifikasi atas tanah dengan luas sekira 7 hektare di zona I area Taman Wisata Candi Borobudur. Pasalnya, tanah tersebut masih milik Pemerintah Desa Borobudur yang berstatus tanah kas desa.

Adapun pengajuan sertifikasi dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melalui Balai Konservasi Borobudur (BKB).

Sekretaris Desa Borobudur, Ichsanusi menyatakan, pihaknya menduga ada malaadministrasi dalam proses sertifikasi tanah tersebut yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magelang.

Pemdes Borobudur lantas melayangkan laporan dugaan malaadministrasi ini kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah pada Rabu, (13/4/2022).

"BPN, menurut kami, malaadministrasinya (karena) tidak sesuai aturan yang berlaku tentang pengurusan tanah-tanah milik negara," katanya saat ditemui Suara Merdeka di kantornya, Selasa (10/5/2022).

Baca Juga: 13 Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Magelang Terjadi Saat Arus Mudik 2022

Berdasarkan surat laporan dugaan malaadministrasi yang diterima Suara Merdeka, proses sertifikasi dimulai pada November 2018. Saat itu Kemendikbud Ristek lewat BKB mengajukan permohonan sertifikasi hak pakai kepada BPN. BKB menginformasikan hal ini kepada Pemdes Borobudur pada Januari 2019.

Pemdes Borobudur menolak proses sertifikasi tanah dan menegaskan tanah tersebut masih jadi aset desa. Adapun status sebagai tanah kas desa tercatat dalam buku tanah letter C Nomor 4 Persil 14 Kelas D.IV.

Lantaran terjadi sengketa antara Kemendikbud Ristek dan Pemdes Borobudur, BPN menyatakan tidak bisa memproses permohonan sertifikasi hak pakai.

Desember 2019, BPN sempat membantu mediasi antara kedua pihak. Namun, lantaran tak ada kesepakatan, BPN merekomendasikan persoalan ini diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Halaman:

Editor: M. Nur Chakim

Tags

Terkini

Read Aloud Magelang Resmi Dilaunching

Minggu, 29 Januari 2023 | 21:55 WIB

Panglima TNI Tinjau Kantor Pemkot Magelang

Minggu, 29 Januari 2023 | 17:05 WIB

Kemenkeu Jateng, Paparkan Kinerja Positif APBN 2022

Jumat, 27 Januari 2023 | 19:03 WIB

Polda Jateng Mulai Uji Coba Drone Tilang Elektronik

Jumat, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB

Realisasi PAD Kota Magelang Naik Signifikan

Jumat, 27 Januari 2023 | 17:00 WIB

Barongsai Sebagai Simbol Pembawa Berkah

Rabu, 25 Januari 2023 | 15:09 WIB

Sedapnya Kue Keranjang Imlek Balutan Daun Pisang

Rabu, 25 Januari 2023 | 15:04 WIB
X