Buntut Dugaan Pungli Bansos, Bupati Kebumen Hentikan Bantuan Operasional TKSK

- Senin, 21 Februari 2022 | 09:55 WIB
SM/dok - Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto SH
SM/dok - Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto SH

KEBUMEN, suaramerdeka-kedu.com -Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto SH memutuskan untuk menghentikan bantuan oprasional Rp 1 juta per bulan untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Keputusan itu menyusul adalanya dugaan praktik pungutan liar dalam program bantuan sosial (Bansos) di segala bentuk.

"TKSK inilah yang diberi tanggungjawab untuk mengawasi dan mendampingi program Bansos BPNT. Namun, banyak ditemukan masalah. Saya sudah memutuskan menghentikan bantuan oprasional Rp 1 juta per bulan untuk TKSK. Dulu sempat ada. Sekarang bantuan oprasional sudah tidak ada lagi," tandas Bupati Arif Sugiyanto.

Baca Juga: Anak Muda Milenial Deklarasikan JET Kota Magelang

TKSK di Kebumen berjumlah 26 orang yang tersebar di 26 kecamatan. Jika bantuan oprasional diberikan Rp 1 juta, maka dalam satu bulan Pemkab Kebumen mengeluarkan uang Rp26 juta. Jika satu tahun berarti Rp 312 juta.

"Ini kan lumayan besar, bisa diarahkan ke hal lain yang lebih baik. Toh mereka semua juga sudah dapat gaji dari Kemensos," terang Bupati di Kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kebumen, Sabtu (19/2).

Selain pendamping program Bansos Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), TKSK juga mendapat tanggungjawab mengawasi dan mendampingi Program Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah untuk masyarakat miskin. Bupati mendapat informasi dari masyarakat bantuan RTLH turut dipotong sebesar Rp 30 persen. Kasusnya pun tengah berlanjut di Kepolisian.

Baca Juga: 18.000 Liter Minyak Curah Dikirim ke Wonosobo

"Ini sangat miris, bantuan untuk RTLH pun dipotong 30 persen. Masyarakat akhirnya ada yang harus jual sapi, kambing untuk menutupi kekurangan bangunan rumah yang harus direnovasi. Makanya karena kinerjanya buruk, bantuan oprasional atau tali asih itu saya hentikan," terangnya.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto berupaya membrantas dugaan praktik pungutan liar dalam program bantuan sosial di segala bentuk. Pasalnya, ia mendengar banyak adanya ketidakberesan dalam penyaluran Bansos di masyarakat.

Halaman:

Editor: M. Nur Chakim

Tags

Terkini

Kemenkeu Jateng, Paparkan Kinerja Positif APBN 2022

Jumat, 27 Januari 2023 | 19:03 WIB

Polda Jateng Mulai Uji Coba Drone Tilang Elektronik

Jumat, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB

Realisasi PAD Kota Magelang Naik Signifikan

Jumat, 27 Januari 2023 | 17:00 WIB

Barongsai Sebagai Simbol Pembawa Berkah

Rabu, 25 Januari 2023 | 15:09 WIB

Sedapnya Kue Keranjang Imlek Balutan Daun Pisang

Rabu, 25 Januari 2023 | 15:04 WIB
X