Komnas HAM : Tidak Ada Pelanggaran HAM Berat Saat Kericuhan Wadas

 
PURWOREJO, suaramerdeka-kedu.com - Peristiwa kericuhan pada saat pengukuran tanah di Desa Wadas, Kecamatan Bener mendapat respon dari Komnas HAM dengan turun langsung ke Wadas pada Sabtu (12/2).

Diketahui pengukuran tersebut dilakukan untuk inventarisasi dan identifikasi lahan di Wadas yang nantinya akan dijadikan lokasi penambangan batuan andesit (quarry) sebagai material pembangunan Bendung Bener.

Pada saat kejadian kericuhan itu, Komnas HAM memang melihat ada kekerasan disana. Namun, Komnas HAM menilai tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kejadian pada Selasa (8/2) lalu tersebut.

"Nggak, nggak ada (pelanggaran HAM berat)," ungkap Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara, saat ditemui dalam kunjungan di Desa Wadas.

Beka mengemukakan, kedatanganya ke Wadas dalam rangka menggali informasi yang utuh mengenai persoalan di Wadas.

Informasi insiden kekerasan yang terjadi menjadi fokus kedatangan Komnas HAM.

Pihaknya juga meminta pemerintah merespon tindak kekerasan yang dialami oleh warga Desa Wadas.

“Saya kira harus ada respon dari pemerintah bahwa memang ada kekerasan yang terjadi. Kita tidak perlu menutupi itulah, wong di video sudah banyak banget kok. Kok menganggap tidak ada kekerasan, saya kira kan itu respon yang salah,” kata Beka.

Melihat kejadian di Wadas, kata Beka, saat ini pemerintah harus merubah pola pendekatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah konflik.