JKN PBI Banyak Dinonaktifkan, Perbaikan Data Penerima yang Dinilai Tak Tepat Sasaran

- Rabu, 19 Januari 2022 | 08:26 WIB
Kepala Dinsosdalduk KB Kabupaten Purworejo, Ahmad Jainudin (SM/Dok)
Kepala Dinsosdalduk KB Kabupaten Purworejo, Ahmad Jainudin (SM/Dok)

Jainudin mengakui bahwa selama ini pihaknya belum memberikan informasi kepada masyarakat sehingga banyak yang belum tahu.

Apalagi JKN PBI itu hanya digunakan manakala pemegang kartu mengalami sakit.

"Maka saya berpesan kepada masyarakat di Kabupaten Purworejo yang memegang kartu JKN PBI dan masuk kategori warga tidak mampu, manakala ada pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk diproses dan direkomendasikan untuk diaktifkan kembali, datang saja ke kantor dinas," jelasnya.

Sebagai persyaratan, indikator kemiskinan masih sama dengan indikator yang lama, yakni sebanyak 14 indikator kemiskinan. Namun, dinas tidak akan menerapkan secara saklek, melainkan menyesuaikan kondisi saat ini.

Baca Juga: Bank Raya Indonesia Hadir di Temanggung

"Ada bebedapa indikator yang harus kita konfirmasi dengan beberapa instansi lain, contoh indikator kemiskinan awal, warga masak dengan bahan bakar kayu, sementara sekarang sudah dikonversi dengan gas elpiji melon 3 Kg yang untuk warga miskin, maka itu jadi tidak syarat saklek, atau listrik yang dulu hanya nyalur sekarang pasang yang ukuran 450 meter, dimana ada kebijakan dari PLN bahwa meterean 450 itu hanya untuk masyarakat miskin. Yang pasti petugas verifikasi data di lapangan tidak saklek," ujarnya.

Lebih rinci disebutkan bahwa ada sekitar 380 ribu data tahun lalu yang masuk dalam DTKS. Namun, data tersebut ada indikasi belum benar. Karena itu, saat ini dinas sedang berproses untuk menvalidasi.

Proses validasi melibatkan Pemdes, petugas TKSK, tenaga pendamping PKH. Selanjutnya data verifikasi validasi itu akan disampaikan ke desa untuk dimusdeskan sehingga muncul berita acara dan menjadi dasar dinas untuk merubah data diaplikasi agar menjadi benar.

"Dalam bulan Januari dan Februari 2022 ini, kami sudah matur kepada pimpinan akan melakukan cleaning atau pembersihan dua data kelompok besar, yaitu pertama cleaning kelompok anomali fisik dan pekerjaan serta cleaning data penerima bansos," ungkapnya.

Halaman:

Editor: M. Nur Chakim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemkot Magelang Canangkan 11 Kampung Religi

Minggu, 26 Juni 2022 | 18:56 WIB

Kabupaten Magelang Dapat Alokasi 500 Vaksin PMK

Jumat, 24 Juni 2022 | 13:16 WIB

Untidar akan Menggelar Pemilihan Rektor

Kamis, 23 Juni 2022 | 20:39 WIB

37 Desa Di Temanggung Serentak Pilkades

Kamis, 23 Juni 2022 | 10:45 WIB
X